Kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan mampu menjaga industri energi ini berkembang pesat sehingga perkembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan dapat cepat tercapai. Pertamina yang mendapatkan tugas dalam mendorong kemandirian energi Indonesia, juga senantiasa berupaya melakukan inisiatif dengan menggali permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan dan mengadirkan solusi bagi hal ini. VIVA- Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, Grita A Widyaningsih mengatakan peran hukum dalam transmisi energi terbarukan sangat penting baik berupa regulasi maupun kebijakan. Menurut dia, regulasi yang sifatnya strategis seperti Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pengembangan energi terbarukan sangat penting, bukan level Peraturan Menteri (Permen). Bagaimanausaha mempercepat pengembangan pemakaian energi listrik terbarukan dapat menghentikan pemanasan global? Pencarian Sumber Energi Alternatif Alternatif Solusi Pengembanganenergi baru terbarukan di Indonesia saat ini semakin agresif. EBT digadang-gadang menjadi salah satu opsi transisi energi yang dapat memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemanfaatan energi bersih dapat meningkatkan perekonomian nasional. Lapangan kerja baru akan tercipta dan emisi karbon di negara ini berkurang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus berupaya mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk listrik nasional. "Kami terus menyempurnakan regulasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT)," kata Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Harris, Rabu (18/3/2020). DadanKusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan dibutuhkan peningkatan target pemanfaatan EBT sekitar 10-11% setiap tahunnya agar dapat tercapai 23% pada 2025, dengan beberapa asumsi khususnya peningkatan pengembangan PLTS karena proyeknya cukup banyak dikembangkan oleh stakeholder untuk pemanfaatan sendiri. PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) bisa berusia sangat panjang sekitar 50-100 tahun, dimana ini merupakan hal yang baik. Harus ada bantuan dari pemerintah, contohnya berupa mempermudah izin usaha pembangunan PLTA, dan pemerintah mendorong kebijakan-kebijakan dan regulasi dalam pemanfaatan energi air, seperti air terjun dan sungai untuk pembangkit listrik. Mewujudkankedaulatan energi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Oleh karena itu, arah kebijakan energi difokuskan pada konservasi energi dan diversifikasi energi. Konservasi energi berfokus meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, rumah tangga dan komersial. 1 Belajar dari Cina, India dan Thailand, Indonesia dapat menyiapkan dana khusus yang didukung oleh kebijakan tentang energi terbarukan. Dana energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk membangun infrastruktur jaringan dan menawarkan lebih banyak subsidi untuk proyek-proyek pembangunan. 2. Indonesia dapat memberlakukan struktur tarif listrik progresif untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar. 3. Sumberenergi terbarukan dapat mengurangi pemanasan global karena merupakan alternatif bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik. Semakin banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, semakin berkurang porsi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pembangkitan energi listrik, yang berkontribusi paling besar terhadap total emisi gas rumah kaca. wVakt. Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia saat ini semakin agresif. EBT digadang-gadang menjadi salah satu opsi transisi energi yang dapat memulihkan ekonomi pasca pandemi Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemanfaatan energi bersih dapat meningkatkan perekonomian nasional. Lapangan kerja baru akan tercipta dan emisi karbon di negara ini berkurang. “EBT dapat menjadi strategi kita dalam mendorong pemulihan roda perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19," kata dia dalam Launching Virtual The 9th Indo EBTKE ConEx 2020, Jumat 9/10.Namun, pengembangan energi bersih masih lamban. Butuh upaya keras bagi pemerintah untuk mengejar target bauran EBT 23% di 2025. Apalagi total realisasinya baru mencapai 9,15%. Terdiri dari pembangkit listrik sebanyak 75%, sisanya saat yang sama, konsumsi listrik pun melemah karena pandemi corona. Kementerian ESDM mencatat konsumsi listrik masyarakat secara nasional pada Juni 2020 turun 7,06% dibandingkan dengan Januari 2020. Sebanyak delapan provinsi mengalami penurunan lebih dari 5%, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah Aneka Energi baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris optimistis kondisi surplus listrik tidak akan berdampak jangka panjang. Konsumsi bakal kembali naik seiring pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pembangkit listrik EBT dapat berjalan surplus listrik, terutama terjadi di Jawa, bukan semata karena pandemi corona. Beberapa pembangkit dari program 35 ribu megawatt MW mulai beroperasi. “Saya tetap yakin, dengan kondisi surplus listrik ini, kita masih punya potensi di daerah lain untuk dikembangkan,” juga mempunyai rencana besar dalam pemanfaatan energi terbarukan. Tak tanggung-tanggung, perusahaan setrum negara itu berencana meningkatkan dua kali lipat pembangunan pembangkit EBT dalam lima tahun ke depan. "Kapasitas terpasang EBT saat ini baru mencapai 7,8 gigawatt. Kami akan double menjadi 16,3 gigawatt," kata Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo pada Rabu pekan listrik nasional sejauh ini masih didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil. PLN punya beberapa strategi untuk mendorong penggunaan EBT. Pertama, co-firing pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang telah beroperasi. Co-firing adalah mencampurkan bahan bakar olahan sebesar 5% dari total kebutuhan energi utam. PLN sedang mengembangkannya di PLTU Paiton berkapasitas dua kali 400 megawatt MW memakai olahan serbuk kayu. Di PLTU Ketapang kapasitas dua kali 10 megawatt dan PLTU Tembilahan kapasitas dua kali tujuh megawatt menggunakan olahan cangkang program konversi pembangkit listrik tenaga diesel PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga biomassa. PLN mencatat terdapat 1,3 gigawatt yang dapat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung dengan memanfaatkan bendungan yang sudah ada. Salah satu contoh proyeknya ada di Cirata, Jawa Barat. PLN telah menandatangani kontrak jual-beli listrik PPA dengan konsorsium PT PJBI-Masdar. Total kapasitas PLTS Terapung ini 145 megawatt dan beroperasi pada juga menyiapkan infrastruktur untuk mendukung kehadiran kendaraan listrik dengan menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. “Pengembagan energi baru terbarukan bukan semata pemenuhan target pemerintah, tapi tanggung jawab kami,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini pada Juni energi baru terbarukan. Pembangkit tenaga angin. Department of EnergyAda Komitmen, Implementasi EBT Masih KurangKetua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI Surya Dharma mengatakan kondisi surplus sekarang menjadi momen tepat untuk mengurangi pembangkit energi fosil yang kapasitasnya besar ketimbang EBT. Hal ini pun terjadi di banyak negara maju. “Kalau energi terbarukan yang dikurangi, enggak signifikan,” katanya kepada hari co-firing dengan memanfaatkan biomassa dan sampah, menurut dia, sifatnya bukan jangka panjang karena tetap memakai PLTU. “Begitu pembangkitnya sudah tidak efisien, masa mau membangun yang sama. Sebaiknya digantikan pembangkit terbarukan saja,” soal ambisi PLN menggenjot bauran energi, Surya Dharma mempertanyakan skenario yang akan dijalankan. "Menjadi pertanyaan kalau itu dilakukan oleh pihak ketiga atau produsen listrik swasta IPP. Apakah akan ada kepastian pengembang pembangkit mendapat pengembalian investasi yang wajar?” kata seharusnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi. Pengembangannya dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan mencegah perubahan iklim. "Jangan dilihat jangka pendek kemudian menghentikan pengembangan pembangkit baru. Kalau mau dikurangi, ya yang fosil," secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform IESR Fabby Tumiwa berpendapat pemerintah perlu melakukan optimalisasi rencana penambahan pembangkit energi terbarukan di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PLN yang masih RUPTL 2019-2028, pemerintah menargetkan pemakaian energi terbarukan meningkat menjadi sebesar 23,2% pada 2028 atau dua kali lipat dari 11,4% pada 2019. Untuk pembangkit listrik dari batu bara turun menjadi 54,45% pada 2028 dari 62,7% pada 2019. Demikian pula bahan bakar minyak atau BBM turun menjadi 0,4% dari sebelumnya 4%, seperti terlihat pada grafik Databoks berikut langkah antisipasi, perlu pula program tambahan untuk menutupi kesenjangan antara target dan kemampuan PLN. Di sisi regulasi, pengesahan rancangan undang-undang RUU EBT dan penyusunan peraturan presiden atau Perpres energi terbarukan juga sedang ditunggu-tunggu banyak pihak.“Saya lihat ada kemauan dan komitmen. Walaupun masih perlu dilihat lebih lanjut bagaimana kualitas dan implementasi kebijakan dan regulasinya," ujar komitmen PLN, Fabby mengatakan perusahaan harus mulai memprioritaskan pembangunan energi terbarukan untuk pertumbuhan bisnis dan keuangannya. Apalagi arahan Menteri ESDM pada awal tahun ini sudah jelas. PLTU, PLTGU, dan PLTD yang sudah berusia di atas 20 tahun dengan kapasitas 13 gigawatt akan diganti dengan pembangkit energi sudah merespon hal itu dengan program dedieselisasi pembangkit berkapasitas 2 gigawatt dengan pembangit ET sampai 2024. “"Ini yang perlu diimplementasikan segera," kata pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. ANTARA FOTO/Kornelis KahaMenggodok Aturan untuk Pengembangan EBTSebagai upaya untuk mempercepat proses transisi energi dan meningkatkan investasi, pemerintah dan DPR mengebut pembahasan RUU EBT. METI mengusulkan adanya badan pengelola yang bertanggung jawab mengatur sumber energi tersebut secara tersebut dapat bertugas menyusun strategi implementasi energi terbarukan untuk mencapai kebutuhan energi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, badan pengelola energi terbarukan atau BPET diharapkan dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, badan usaha milik negara BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi, swasta, maupun ESDM juga sedang menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung. Termasuk rancangan peraturan presiden atau Perpres yang mengatur pembelian energi listrik baru terbarukan oleh PLN."Yang kami tunggu tarif yang sesuai dengan keekonomian proyek. Harapannya, hal ini dapat diakomodir dalam peraturan presiden Perpres," ujar Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia APBI Priyandaru Effendi beberapa waktu Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ida Nuryatin Finahari menyebut penerbitan Perpres harga listrik EBT itu sebagai langkah mengakselerasi transisi dari energi fosil ke ramah insentif yang bakal diterima pelaku industri antara lain pembebasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah pada kegiatan impor. Insentif tambahan diberikan kepada sektor energi panas bumi atau geothermal, yakni keringanan pajak bumi dan juga membentuk pasar baru EBT melalui program energi terbarukan berbasis pengembangan industri renewable energy based industrial development dan ekonomi renewable energy based on economic development.Tujuan program itu adalah mempercepat pemakaian energi baru terbarukan di kawasan industri dan ekonomi khusus. “Dan mendukung pengembangan pengembangan ekonomi khusus di kawasan 3T, yaitu terpencil, terluar dan terdepan," kata Arifin. › Ekonomi›Pengembangan Energi Terbarukan... Bauran energi terbarukan ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025. Sampai 2020, capaiannya masih 11,5 persen. Permasalahan pengembangan di lapangan harus ada solusinya. Kompas/Wawan H Prabowo Deretan kincir angin pembangkit listrik tenaga bayu PLTB menghiasi puncak bukit di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 2/2/2021. PLTB yang mulai dibangun tahun 2013 tersebut saat ini tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat. Meski masih bisa difungsikan, kerja baterainya tidak KOMPAS — Pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih penuh tantangan. Berbagai kendala, seperti harga jual beli tenaga listrik dari energi terbarukan yang kurang menarik di mata pengembang, minimnya insentif fiskal, serta kebijakan yang mudah sekali berubah, membuat pengembangannya lamban. Di tingkat lokal, pengembangan energi terbarukan terkendala sumber rentang lima tahun, yakni pada 2015-2019, rata-rata pertumbuhan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia sebesar 400 megawatt MW per tahun. Sepanjang 2020, penambahan kapasitas terpasang lebih rendah, yaitu kurang dari 200 MW. Pandemi Covid-19 sejak Maret tahun lalu menyebabkan sejumlah proyek pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan tersendat. Pada kurun 2018-2019, penambahan kapasitas terpasang terbesar ada di pembangkit listrik tenaga air, yakni PLTA 233,9 MW. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP bertambah 182,4 MW dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS bertambah 68,8 MW. Adapun penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga bayu PLTB pada kurun yang sama sebesar 10,8 MW. Dengan kapasitas terpasang MW sampai 2020, PLTA masih berperan terbesar dengan jumlah Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI Surya Darma berpendapat, salah satu batu sandungan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia adalah tidak ada regulasi yang mengatur harga tenaga listrik dari energi terbarukan. Aturan yang pernah diterbitkan pun kerap juga Indonesia Membutuhkan Percepatan Transisi EnergiIa menekankan pentingnya ada undang-undang UU khusus yang mengatur energi terbarukan. Rancangan UU tentang Energi Terbarukan ini masuk dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas 2021 yang diusulkan oleh DPR dan DPD.”Apabila ada UU tentang energi terbarukan, pengembangannya akan punya landasan hukum yang lebih kuat dan lebih pasti. Di dalamnya nanti akan dimuat aspek pengusahaan, harga, atau pengelolaan,” kata Surya saat dihubungi, Senin 15/3/2021, di itu, harga listrik dari sumber energi terbarukan masih dipertentangkan dengan harga dari sumber energi fosil yang disubsidi negara. Hal itu dialami oleh pelaku usaha pengembang PLTP di Indonesia. Dukungan lembaga keuangan pada masa eksplorasi panas bumi juga minim.”Belum lagi masalah transparansi dan jangka waktu penerbitan perizinan yang dapat memengaruhi keekonomian proyek panas bumi. Selain itu, kami juga dihadapkan masalah sosial di area proyek, seperti penolakan dari kelompok masyarakat tertentu,” ucap Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Persero Riki F satu sisi, sejumlah warga di sekitar lokasi proyek PLTP Geo Dipa Energi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menginginkan informasi yang utuh terkait dengan pelaksanaan proyek. Sejumlah warga Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, menilai sosialisasi terhadap warga sekitar masih minim. Pelatihan mitigasi bencana belum pernah dilakukan terhadap warga setempat untuk menekan risiko bencana dari eksplorasi energi panas juga Tak Cukup Hanya Insentif untuk Capai Target Bauran Energi Nasional”Untuk sosialisasi dibutuhkan terutama untuk warga usia lanjut. Biasanya, jika ada ledakan, mereka itu jantungan. Di Dusun Pawuan itu ada 3 well pad tapak sumur pengeboran yang dekat dengan permukiman dengan jarak sekitar 500 meter,” kata Kata Kepala Dusun Pawuhan, Desa Karangtengah, Goris, Rabu 24/2.Sumber dayaDi tingkat lokal, sejumlah pengembangan energi terbarukan mengalami kendala. Selain masalah sumber daya manusia, pengembangan energi terbarukan kerap kekurangan modal untuk pemeliharaan mesin pembangkit dan suku cadang. Bahkan, honor untuk operator minim bahkan tidak satu pengembangan PLTB yang terhenti ada di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Di salah satu puncak bukit di Kamanggih dibangun 20 tiang kincir angin dengan kapasitas masing-masing 500 watt peak Wp dan 20 panel surya dengan masing-masing kapasitas 50 H Prabowo Umbu Hinggu Panjanji mengecek pintu air Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH Mbakuhau di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa 2/2/2021. Listrik yang dihasilkan oleh PLTMH tersebut disalurkan ke masyarakat melalui Koperasi Jasa Peduli PLTB dan panel surya tersebut dibiayai oleh dana pertanggungjawaban sosial perusahaan PT Pertamina Persero pada 2013. Lantaran tiada biaya pemeliharaan, PLTB tersebut tak beroperasi.”Selain hampir separuh tiang kincir roboh atau rusak, beberapa komponen, seperti baterai untuk menyimpan arus listrik, inverter alat pengubah arus, dan controller alat pengatur pengisian daya pada baterai, rusak berat sehingga tak lagi bisa lagi mengalirkan listrik ke rumah warga,” tutur Ketua Koperasi Serba Usaha Kamanggih Umbu Hinggu Panjanji 45 yang mengelola sumber daya energi terbarukan di itu, harga listrik dari sumber energi terbarukan masih dipertentangkan dengan harga dari sumber energi fosil yang disubsidi menambahkan, awal mula beroperasinya PLTB dan panel surya tersebut, warga dipungut iuran Rp per bulan. Sebanyak 23 rumah warga yang mendapat penerangan listrik dari PLTB dan panel surya tersebut. Belakangan, pembayaran iuran macet dan terhenti total. Kerusakan alat kincir angin maupun komponen lainnya tidak bisa diperbaiki atau diganti dengan suku cadang yang baru.”Bagi sebagian warga kami, uang Rp itu bukan uang kecil. Sangat berarti untuk biaya hidup sehari-hari,” ucap Produksi Listrik dari Energi Baru Terbarukan DuniaHal yang sama terjadi di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Di desa tersebut dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dengan kapasitas 25 kilovolt ampere kVA pada 2007 dengan dana pemerintah provinsi. Kapasitas pembangkit diperbesar hingga menjadi 100 kVA. Namun, sejak mesin pembangkit rusak diterjang banjir pada 2013, PLTMH tersebut berhenti beroperasi.”Mesin turbin rusak berat dan tidak ada dana untuk perbaikan. Sampai sekarang terbengkalai. Apalagi sejak ada jaringan PLN masuk ke kampung kami, nasib PLTMH tersebut sudah tinggal cerita,” kata Ketua Unit Listrik pada Koperasi Mele Maju Muhajir 33. Koperasi Mele Maju adalah pengelola PLTMH saat masih juga Pemerintah Berkomitmen Naikkan Daya Saing Panas BumiMuhajir menceritakan, listrik dari PLTMH tersebut mampu menerangi sekitar 700 rumah warga desa. Setiap bulan, warga hanya dipungut iuran Rp Setiap bulan, koperasi memperoleh Rp 8 juta sampai Rp 10 juta dari hasil iuran warga. Adapun biaya operasional per bulan hanya Rp 3 juta. Kini, sejak menggunakan listrik dari PLN, warga membayar sedikitnya Rp per mengoptimalkan sumber daya energi terbarukan di Indonesia, menurut Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarya, Deendarlianto, memang memerlukan perhatian penuh yang konsisten dari pemerintah untuk mencapai target bauran energi nasional. Kebijakan energi terbarukan yang top down dan niat politik yang rendah menyebabkan pengembangan berjalan lamban. Di samping itu, masih ada masalah operasi sistem kelistrikan yang belum mendukung sifat intermitensi energi terbarukan, seperti pada PLTS atau PLTB. APO/ICH/RAZ/DKABaca juga Mendorong Energi Terbarukan Jangan Abaikan Migas › Ekonomi›Harga Listrik Energi... Akses teknologi yang terjangkau dan pembiayaan juga penting. Oleh karena itu, transisis energi berkelanjutan telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai salah satu prioritas dalam G-20 Presidensi Indonesia. Oleh ADITYA PUTRA PERDANA 5 menit baca KOMPAS/HENDRA A SETYAWANILUSTRASIPetani memulai musim tanam di dekat deretan kincir angin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu PLTB Tolo I di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Minggu 23/6/2019. Terdapat 20 turbin angin di PLTB Tolo dengan kapasitas masing-masing 3,6 MW. Setiap menara mencapai tinggi 138 meter dengan panjang bilah 64 meter. Ini berbeda dari PLTB Sidrap yang menaranya setinggi 80 meter dengan panjang bilah 56 berkapasitas 72 megawatt ini merupakan satu dari dua PLTB di Sulawesi Selatan. JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan harga listrik energi terbarukan menjadi tantangan sekaligus faktor kunci dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Di tengah keterbatasan anggaran negara, pendanaan untuk energi terbarukan bakal mengandalkan dukungan sumber data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional per 2021 baru 11,7 persen. Sementara pada 2025 ditargetkan mencapai setidaknya 23 persen. Adapun penurunan emisi gas rumah kaca nasional pada 2021 sebanyak 70 juta ton CO2 ekuivalen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Science 20 S-20 bertajuk “Transisi Energi Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, Kamis 17/2/2022, mengatakan, untuk mencapai target capaian bauran energi nasional, kebijakan harga untuk energi terbarukan harus lebih dengan harga yang menarik dan stabil akan menentukan kelayakan pengembangan energi baru terbarukan. Yang sederhana, seperti untuk solar cell listrik dari tenaga surya, diharapkan bisa dikembangkan di Pulau Jawa, kata juga Presiden Jokowi Minta Masukan Skema Transisi EnergiDalam transisi energi, lanjut Airlangga, akses teknologi yang terjangkau dan akses pembiayaan juga penting. Oleh karena itu, transisis energi berkelanjutan telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu prioritas dalam G-20 di bawah presidensi Indonesia 2022. Dua hal prioritas lainnya adalah kesehatan global dan transformasi ekonomi menuturkan, Indonesia juga terus mendorong usaha pengurangan emisi karbon, terutama di pembangkit listrik tenaga uap PLTU, antara lain dengan teknologi carbon capture, utilizaton and storage CCUS. Di Australia, ongkos pengurangan emisi pada PLTU masih relatif tinggi yakni 100 dollar AS per ton. Namun, dengan teknologi baru, pembakaran hidrogen melalui amonia, dapat ditekan ke 25 dollar AS per seperti itu perlu dibuatkan prototipe di Indonesia agar peta jalan transisi energi tercapai. Serta agar terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun harganya. Dalam COP-26, sudah disampaikan agar investasi rendah karbon di berbagai sektor terus didorong, ucap mencapai target nol emisi karbon di 2060, dari sisi suplai, pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif, dalam sambutan yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, mengatakan, untuk mencapai target nol emisi karbon di 2060, dari sisi suplai, pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara masif. Begitu juga menghentikan operasi PLTU lebih dini secara bertahap dan penerapan teknologi dari sisi permintaan, antara lain dengan mendorong pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai, pemakaian kompor induksi, serta jaringan gas untuk rumah tangga. Tantangannya, menurut Ego, yakni terkait keekonomian dan teknolgi, kesiapan industri dalam negeri, keseimbangan pasokan, dan pertumbuhan permintaan dengan harga terjangkau, kemudahan perizinan, serta penyiapan SUSANTO AGSLampu menerangi Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Sintang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Minggu 10/10/2021. PLTU Sintang yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 21 Megawatt MW menggunakan bahan bakar co-firing atau pencampuran biomassa dengan batu bara dalam hal ini cangkang sawit. Penggunaan cangkang sawit membantu meningkatkan bauran energi terbarukan. Selain sinergi pemerintah dan badan legislatif dalam penguatan regulasi dan kebijakan, BUMN dan swasta diharapkan turut berpartisipasi di sektor penciptaan pasar dan industrinya. Begitu juga peran aktif masyarakat. Badan-badan penelitian dan pengembangan litbang serta akademisi pun berperan penting dalam pengembangan energi terbarukan.“Pelaksanaan litbang akan menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan kompetitif. Dengan demikian, dapat menurunkan biaya pembangkit serta meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi terbarukan”, kata pengembanganDirektur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menuturkan, dari data IRENA Renewable Power Generation Cost pada 2020, biaya pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan menurun signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal itu terutama pada pembangkit yang intermiten, seperti surya dan juga China Tak Mau Transisi Energi Makan KorbanPada panel tenaga surya, misalnya, biayanya turun dari dollar AS per kilowatt kW pada 2010 menjadi 883 dollar AS per kW. Begitu juga pada angin pembangkit listrik tenaga bayu. Beberapa kontrak lelang PLN untuk energi terbarukan juga sudah bisa menembus di bawah PLTU yang menggunakan energi fosil. “Ini salah satu tanda baik, kendati ada tantangan di sisi intermitensi,” pendanaan, imbuh Dadan, sejumlah skema sedang disiapkan. Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden terkait harga listrik energi terbarukan dan mendorong penyediaan pendanaan yang tak hanya bersumber dari dalam negeri dan basis komersial perbankan, juga filantropi, multinasional, dan sumber lainnya untuk mendukung percepatan pencapaian emisi nol bersih pada Dadan, untuk mencapai target target tersebut, dibutuhkan investasi sekitar 1 triliun dollar AS, khusus di sektor pembangkit tenaga listrik. Adapun hingga 2025 atau target 23 persen bauran energi baru dan terbarukan, diperlukan investasi sekitar 4 miliar dollar AS per tahun. Pada 2021, realisasi investasi masih sebesar 1,4 miliar dollar Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menambahkan, saat ini ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih tinggi. Oleh karena itu, harus ada strategi yang tepat dalam pengembangan energi terbarukan. Jangan sampai Indonesia terlambat merespons transisi energi di saat terlanjur mengalami krisis paling memungkinkan saat ini ialah penggunaan energi fosil, tetapi dengan teknologi untuk energi bersih. Sampai pada gilirannya nanti sepenuhnya mengembangkan energi terbarukan. Saat ini, PLTS masih mahal karena ada baterainya. Sementara angin, di beberapa negara, saat turbin tak berputar, panas bumi yang menggerakkan. Itu kombinasi bagus, tetapi tak semua tempat bisa, ucap itu, menurut Guru Besar Bidang Ekonomi Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uninversitas Indonesia FEB UI Djoni Hartono, transisi energi fosil ke terbarukan adalah satu keniscayaan. Namun, perlu dilihat apakah mengejar target bauran energi baru dan terbarukan 23 persen pada 2025 mungkin untuk juga Proses Transisi Energi Bersih Dihadang Beragam Persoalan